Sekolah Negeri (Bukan) untuk Murid Miskin
SAMARINDA – Peningkatan kualitas guru dan metode mengajar dalam meningkatkan mutu pendidikan di Samarinda rupanya jadi fokus revisi Peraturan Daerah (Perda) Pendidikan No 34/2006. Demikian disampaikan Ketua Pansus Pendidikan DPRD Samarinda Nursobah, saat Diskusi Publik Membedah Raperda Pendidikan Kota Samarinda di Auditorium Universitas Mulawarman (Unmul) kemarin (14/9). “Perda Pendidikan 2006 lalu, napasnya adalah menyejahterakan guru, sehingga muncul insentif. Raperda ini akan diarahkan pada peningkatan kualitas guru dan pengajaran,” ucapnya.
Nursobah menyebut, upaya meningkatkan mutu pendidikan ini, dengan menerapkan pelatihan, hingga menyekolahkan guru. Dari situ, ia berharap mutu pendidikan bakal terangkat. Langkah ini juga diharap berdampak pada sekolah swasta. Pasalnya, makin diburunya sekolah negeri, membuat sekolah swasta seakan terpinggirkan. Bisa dilihat dari salah satu gedung sekolah swasta yang beralih fungsi jadi sarang burung walet. “Sekarang masalahnya anak kurang mampu ke mana, tak mungkin ke swasta,” kata dia.
Murid tidak mampu, kata dia, belakangan banyak tergusur karena tak dapat tempat di sekolah negeri. Padahal, tidak seluruh dari mereka berkemampuan akademis di bawah standar. Menurutnya, sekolah negeri seharusnya cenderung menampung siswa tidak mampu alias miskin. “Harapannya, tak ada siswa yang tak sekolah karena tak mampu,” harapnya.
Namun, belakangan sekolah negeri ramai tersangkut anggaran komite alias pungutan, yang malah jadi momok bagi siswa kurang mampu. “Komite menggunakan prinsip demokrasi. Sepanjang tak wajib, tak perlu bayar kalau tak mau dan tak mampu,” terangnya. Ketidakwajiban itu juga berlaku pada Permendikbud 60 Tahun 2011, yang memperkenankan pungutan di sekolah unggulan. “Prinsipnya sama, tak perlu ada kewajiban,” sebutnya.
Kendati begitu, gairah pendidikan di sekolah swasta bukan sepi sepenuhnya. Beberapa sekolah nyatanya lebih laris ketimbang sekolah negeri. “Sekolah swasta bahkan sudah tutup duluan ketika negeri belum buka pendaftaran. Peminatnya membeludak, bahkan negeri banyak yang mengeluh pada saya,” imbuhnya. (*/bby/wan)
Terimakasih KaltimPost
Nursobah menyebut, upaya meningkatkan mutu pendidikan ini, dengan menerapkan pelatihan, hingga menyekolahkan guru. Dari situ, ia berharap mutu pendidikan bakal terangkat. Langkah ini juga diharap berdampak pada sekolah swasta. Pasalnya, makin diburunya sekolah negeri, membuat sekolah swasta seakan terpinggirkan. Bisa dilihat dari salah satu gedung sekolah swasta yang beralih fungsi jadi sarang burung walet. “Sekarang masalahnya anak kurang mampu ke mana, tak mungkin ke swasta,” kata dia.
Murid tidak mampu, kata dia, belakangan banyak tergusur karena tak dapat tempat di sekolah negeri. Padahal, tidak seluruh dari mereka berkemampuan akademis di bawah standar. Menurutnya, sekolah negeri seharusnya cenderung menampung siswa tidak mampu alias miskin. “Harapannya, tak ada siswa yang tak sekolah karena tak mampu,” harapnya.
Namun, belakangan sekolah negeri ramai tersangkut anggaran komite alias pungutan, yang malah jadi momok bagi siswa kurang mampu. “Komite menggunakan prinsip demokrasi. Sepanjang tak wajib, tak perlu bayar kalau tak mau dan tak mampu,” terangnya. Ketidakwajiban itu juga berlaku pada Permendikbud 60 Tahun 2011, yang memperkenankan pungutan di sekolah unggulan. “Prinsipnya sama, tak perlu ada kewajiban,” sebutnya.
Kendati begitu, gairah pendidikan di sekolah swasta bukan sepi sepenuhnya. Beberapa sekolah nyatanya lebih laris ketimbang sekolah negeri. “Sekolah swasta bahkan sudah tutup duluan ketika negeri belum buka pendaftaran. Peminatnya membeludak, bahkan negeri banyak yang mengeluh pada saya,” imbuhnya. (*/bby/wan)
Terimakasih KaltimPost
Komentar
Posting Komentar